DPRD Kota Mataram Berkomitmen Menghindari Penyisipan ‘Pokir’ Dalam Perencanaan APBD Sesuai Rekomendasi KPK
MATARAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram telah menerima rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tidak ada penyisipan pokok-pokok pikiran (pokir) dalam tahap perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...