MATARAM, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya mendorong penerapan sistem pengupahan yang lebih adil dan berbasis produktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di daerah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi, dalam sebuah pernyataannya baru-baru ini.
Menurut Aryadi, sistem pengupahan yang selama ini berfokus pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dinilai kurang memadai, terutama bagi pekerja dengan pengalaman dan keterampilan yang tinggi. Ia menekankan pentingnya menggunakan analisis jabatan dan evaluasi beban kerja untuk menentukan besaran upah, sehingga pekerja dengan risiko lebih tinggi dan beban kerja yang lebih besar dapat menerima kompensasi yang sesuai. “Upah yang adil harus mencerminkan kinerja dan tanggung jawab pekerja,” ungkap Aryadi.
Saat ini, dari total sekitar 27.983 perusahaan di NTB, hanya 375 yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas. Disnakertrans berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan di NTB dalam merumuskan struktur dan skala upah yang dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis dan saling menguntungkan. Aryadi juga mengungkapkan bahwa terdapat banyak tenaga kerja yang kompeten, tetapi tidak semua memiliki lisensi atau sertifikasi kompetensi yang diperlukan.
Sebagai solusi, Disnakertrans mengusulkan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di NTB untuk mendukung sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan tenaga kerja di NTB dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih baik dalam dunia kerja.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan NTB tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. (sahri)
