MATARAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram telah menerima rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan tidak ada penyisipan pokok-pokok pikiran (pokir) dalam tahap perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah konkret yang akan diambil oleh DPRD Kota Mataram termasuk memperketat pengawasan dan penilaian terhadap setiap usulan yang diajukan. Ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen untuk menjalankan fungsi dewan dengan benar.
DPRD Kota Mataram juga bertekad untuk memastikan bahwa seluruh usulan proyek atau kegiatan yang diajukan benar-benar melalui proses perencanaan yang transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Anggota DPRD Kota Mataram terpilih, Siti Fitriani Bakhresyi dari Dapil 4 Selaparang, perwakilan partai Nasdem, menyatakan bahwa semua usulan proyek akan ditanggapi dengan menjalankan fungsi dewan yang sebenarnya, khususnya dalam hal pengawasan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada proyek yang diajukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Siti Fitriani Bakhresyi menjelaskan lebih lanjut bahwa langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh DPRD Kota Mataram mencakup segala pertanyaan dan himbauan dari KPK. Dia menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang diemban oleh dewan akan mencakup seluruh aspek ini, dengan tujuan akhir untuk memenuhi komitmen transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan ini juga melibatkan evaluasi dan penilaian berkelanjutan terhadap usulan proyek agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghindari intervensi yang tidak diinginkan. (sahri)
